intens.news
Mitra Informasi

THR, Dinanti di Hari yang Fitri

0 18

Tunjangan Hari Raya atau kerap disingkat THR, menjadi kata favorit jelang Hari Raya Idul Fitri. Semua pihak menanti kedatangan THR guna memenuhi kebutuhan yang cenderung meningkat di akhir Ramadhan.

Di Indonesia, membayar THR menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pun pihak swasta untuk karyawanya. Bahkan, aturan tentang pembagian THR akan tertuang peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang tahap finalisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan THR untuk ASN dipastikan cair pada H-10 sebelum lebaran Idul Fitri 2021. Bukan hanya ASN, TNI dan Polri juga dipastikan THR nya akan cair di waktu yang sama.

Sedangkan untuk THR Swasta, Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan THR ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan yang wajib dibayarkan maksimal 7 hari sebelum lebaran.

Sebenarnya sejak kapan THR menjadi tradisi di Indonesia? Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), THR pertama kali diadakan pada era Kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi sekitar tahun 1950-an.

THR diberikan sebagai salah satu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan pada aparatur sipil negara atau yang waktu itu disebut sebagai pamong pradja. Menurut salah satu peneliti muda LIPI Saiful Hakam, besaran THR yang diberikan oleh Kabinet Soekiman saat itu sebesar Rp 125 – Rp 200 atau setara Rp 1,1 juta – 1,75 juta saat ini.

Uang tunjangan ini diberikan kepada semua pegawai pada akhir bulan Ramadhan. Namun, karena THR hanya diperuntukkan bagi kalangan pegawai negeri, maka masyarakat pekerja dan buruh melakukan protes.

Pada 13 Februari 1952, para buruh mogok bekerja dan menuntut pemerintah menurunkan uang THR juga untuk kelompoknya. Akan tetapi, upaya mereka dibungkam oleh tentara yang diturunkan pemerintah.

Akhirnya, tunjangan untuk pegawai diberikan juga atas dasar pertimbangan butuh dukungan secara politis. Sejak saat itulah THR menjadi program rutin pemerintah Indonesia, bahkan hari ini jika ada perusahaan tidak membayarkan pajak karyawannya, mereka bisa ditegur pemerintah dan mendapat penalti.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More